Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diisukan bergabung ke pemerintahan usai Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto. Isu tersebut muncul bersamaan dengan Kongres ke-6 PDIP di Bali yang menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato tertutupnya menyatakan bahwa PDIP akan menjadi mitra strategis dari pemerintahan Prabowo, bukan oposisi.
Megawati menyebut, kerja sama dengan pemerintah penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Memang Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya, kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi,” ujar Said di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat, 1 Agustus.
Said mengatakan, PDIP akan mendukung program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat, namun tetap akan memberikan kritik dan koreksi bila diperlukan.
“Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya akan kami dukung. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah,” katanya.
Meski mendukung pemerintahan Prabowo, Said mengatakan, PDIP tetap berada di luar pemerintahan dan belum menyampaikan nama kader untuk duduk di pemerintahan.
Menurut Said, posisi resmi partai terkait kabinet baru akan diumumkan pada Sabtu, 2 Agustus.
“Keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar (pemerintahan). Tidak ada (pengusulan nama ke kabinet). Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok,” ungkapnya. (Norman)
