Jakarta – Soal wacana reformasi di tubuh Polri, mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD menyebut, salah satu yang harus dicermati adalah tantangan moril yang dihadapi para anggota Polri, terutama tekanan opini publik dan media sosial. Karena itu Polri harus selalu melakukan introspeksi agar kinerja pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat tetap selalu optimal dan prima
“Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” tegas Mahfud dalam Forum Belajar Bersama (FBB) bertajuk “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus”, dikutip Rabu (17/9/2025).
Dalam kesempatan itu Mahfud menyerukan agar institusi Polri melihat aspek secara luas, bahwa kehadiran mereka di Republik Indonesia ini sangat penting.
“Saya mengajak Polri untuk mensyukuri dan merawat kemerdekaan. Menyadari kewajiban dan tugas bersama; melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, karena secara konstitusi Polri mendapat bagian menjaga NKRI dari sudut kamtibmas dan penegakan hukum,” tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh insan Bhayangkara selalu memedomani prinsip organisasi yang tercantum di dalam ikrar Tri Brata, serta Catur Prasetya yang merupakan empat janji tekad dan kesetiaan bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.
Yaitu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Kemudian menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai.
“Menguatkan nilai kejuangan dan strategi kejuangan, yang basisnya adalah nilai-nilai luhur Polri yang bertumpu pada Tri Brata dan Catur Prasetya,” lanjut Mahfud MD.
“Tak lupa saya meminta untuk terus menerus melakukan introspeksi, juga penegakan hukum yang tegas dan humanis, serta senantiasa kembali ke jatidiri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” sambung Mahfud.
Secara Umum Polri Baik
Di lain kesempatan Mahfud menilai bahwa Polri belakangan ini memang sedang mendapat sorotan publik yang cukup keras karena tindakannya saat melaksanakan tugas di lapangan, khususnya dalam penanganan demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu.
“Disudutkan, dibully, dituding sebagai penjahat, pelindung preman, hingga perekayasa hukum. Muncul gejala pelemahan moril karena demoralisasi,” kata Mahfud MD dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Senin (15/9/2025) lalu.
Tudingan semacam itu menurut Mahfud cukup berlebihan. Padahal secara umum, Kepolisian Republik Indonesia baik, tak sedikit yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai prosedur dan ketetapan yang berlaku, termasuk Undang-Undang yang berjalan saat ini.
“Padahal secara umum Polri baik. Keamanan dan ketentraman di 75.265 desa dilakukan Polri dengan baik. Banyak polisi yang betul-betul melayani masyarakat hingga daerah terpencil,” ujarnya.
Dorong Reformasi Kultural
Berdasarkan catatan, wacana reformasi Polri ini sudah digaungkan Mahfud sejak lama, saat dia masih menjabat Menko Polhukam. Mahfud menilai perlu ada reformasi kultural di tubuh Polri yang selama ini dipandang berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran.
“Polisi ke depan harus memiliki sifat profesional, humanis, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Kendati Polri memiliki aturan yang dinilai bagus, namun Mahfud mengatakan modal tersebut belum cukup. Jika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparat, kata dia, aturan yang telah eksis bakal percuma.
“Jangan ada arogansi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat. Tugas Polri kan ribuan, tapi dinodai oleh satu kasus. Satuan kerja Polri sampai ke desa-desa di Indonesia. Satu saja yang nakal, akan merusak seluruhnya, oleh karena itu harus dibersihkan,” kata dia. (Norman)
