Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, dan berbagai unsur teknis lainnya terus mempercepat penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara sejak 23 November 2025. Intensitas hujan sangat tinggi yang terjadi hampir sepekan mencapai 118 mm/hari di wilayah Sibolga—menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan akses transportasi di lebih dari 40 kecamatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur teknis Kementerian PU bergerak bersama dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali jalur-jalur yang sempat terputus dan menjaga kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif,” kata Menteri Dody.
Bencana berdampak pada wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, hingga sejumlah kota/kabupaten lainnya. Sebagian besar wilayah mengalami banjir, banjir bandang, dan longsor akibat luapan sungai serta lereng yang labil setelah hujan berintensitas tinggi.
Salah satu penanganan terbesar dilakukan pada ruas Tarutung–Sibolga–Barus sepanjang 64 km, yang sempat terputus akibat longsor besar di lebih dari 30 titik. Hingga 4 Desember 2025 sepanjang 38 km akses sudah berhasil dibuka, Penanganan difokuskan pada titik longsor besar di KM 38–39.
Kendala utama adalah tidak tersedianya ruang pembuangan material longsoran, serta banyaknya kendaraan besar yang tertimbun sehingga pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dan estafet.
Penanganan melibatkan gabungan alat dari BBWS Sumatera II, BBPJN Sumut, Dinas PU Provinsi Sumut, Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara, TNI, serta dukungan kontraktor WIKA, Waskita, dan Hutama Karya. Adapun total alat berat yang diterjunkan antara lain, sebanyak 9 unit excavator dan 1 unit dozer (BBWS Sumatera II, Waskita, Wika), 1 Unit Backhoe Loader (BBPJN Sumut), 2 Unit Dump Truck dan 2 Mobil Tangki Air (BPBPK Sumut), dan 1 Unit Backhoe Loader (Dinas PU Provinsi Sumut), 1 Unit Excavator (TNI AD), dan 1 Unit Wheel Loader (PT. Hutama Karya).
Kementerian PU melalui BBWS Sumatera II juga memberikan dukungan penanganan banjir di Kota Medan yang melanda 14 kecamatan yakni Kecamatan Medan Marelan, Medan Barat, Medan Baru, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Timur, dan Medan Tuntungan. Dukungan Penanganan Banjir di Kota Medan berupa, perahu karet untuk evakuasi warga, distribusi selimut, kasur, kebutuhan dasar, dan pemasangan hidran umum untuk mendukung ketersediaan air bersih di lokasi pengungsian.
Tim TRC BBWS Sumatera II melakukan asesmen cepat di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah telah mengaktifkan dapur umum serta melakukan evakuasi warga terdampak. Kementerian PU juga mendukung mobilisasi alat berat serta hidran umum, toilet portable, dan mobile toilet untuk penanganan kebutuhan sanitasi darurat.
Sebaran alat dan bahan yang disiagakan untuk mempercepat penanganan darurat, Kementerian PU dengan mengerahkan alat berat sebanyak 63 unit alat sudah berada di lapangan dan 21 unit dalam proses mobilisasi termasuk excavator long arm, excavator standard, loader, wheel loader, hingga dozer. Sebanyak 131 bahan konstruksi juga telah tersedia, termasuk geobag, bronjong kawat, rangka besi hidran umum, hidran umum portabel, toilet portable, dan mobile toilet. Selain itu Stok BBM sebanyak 3.000 liter tersedia untuk memastikan alat dapat beroperasi berkelanjutan di lokasi bencana.
Kementerian PU memastikan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga seluruh akses vital kembali berfungsi. Koordinasi intensif dilakukan dengan BNPB, BPBD setempat, TNI/Polri, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu Kementerian PU juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan susulan serta mengikuti arahan pemerintah daerah terkait keselamatan. (Fredy)
