Bogor – Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek dengan membangun sistem tanggul Sungai Ciliwung secara bertahap. Upaya ini melanjutkan rencana pengendalian banjir yang telah disusun sejak Master Plan tahun 1973 dan diperbarui sesuai kebutuhan kawasan perkotaan Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tanggul Ciliwung merupakan infrastruktur strategis yang harus dipercepat untuk mengurangi risiko banjir di pemukiman padat.
“Pengendalian banjir membutuhkan sistem yang bekerja menyeluruh. Pembangunan tanggul Ciliwung menjadi prioritas agar masyarakat di sepanjang sungai mendapatkan perlindungan yang lebih baik,”ujar Menteri Dody.
Kepala melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung menjelaskan bahwa pembangunan tanggul dilakukan di beberapa ruas prioritas yang memiliki risiko luapan tertinggi.
“Panjang keseluruhan tanggul yang akan dikerjakan mencapai sekitar 33,69 km, dengan rincian 17,14 km sudah terbangun dalam periode 2013–2024 dan 200 m akan diselesaikan melalui pekerjaan lanjutan pada tahun 2025,”ujar David dalam paparannya beberapa waktu lalu di Bendungan Ciawi, Bogor
Selain capaian tersebut, BBWS Ciliwung-Cisadane juga menyiapkan paket pekerjaan tanggul baru yang akan dilaksanakan pada periode 2026–2029, mencakup beberapa kelurahan prioritas seperti Manggarai, Kampung Melayu, Bidaracina, Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, hingga Tanjung Barat. Total panjang tanggul yang masuk dalam rencana konstruksi lanjutan mencapai 16,55 km sesuai tabel perencanaan yang telah disusun.
“Ruas-ruas ini berada di zona kritis yang selama ini sering terdampak luapan. Dengan pembangunan tanggul permanen, risiko genangan dapat ditekan secara signifikan,”tambah David.
Pengendalian banjir Sungai Ciliwung tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga sistem monitoring modern. BBWS Ciliwung-Cisadane saat ini mengoperasikan Command Center Pengendalian Banjir yang dilengkapi CCTV pemantau sungai, dan Early Warning System yang digunakan untuk kesiapsiagaan jika terjadi banjir.
“Melalui sistem peringatan dini, kami dapat memproyeksikan potensi banjir, durasi genangan, hingga wilayah terdampak. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi peningkatan debit di Ciliwung,”tambah David.
Dengan percepatan pembangunan tanggul Ciliwung dan penguatan sistem monitoring banjir, Kementerian PU memastikan upaya pengendalian banjir di Jabodetabek dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat. (Risky)