Jakarta – Banjir yang memutus jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Sumatera menyisakan persoalan bantuan tersendat dan warga terisolasi. Di tengah situasi itu, anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sebagai langkah darurat untuk memecah kebuntuan penanganan di lapangan.
Syafiuddin menilai pembentukan Satgas menjadi langkah strategis yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pascabencana, khususnya pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Pembentukan Satgas ini sangat penting agar penanganan pascabencana bisa dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Koordinasi dan kerja sama antar kementerian maupun lembaga akan berjalan lebih efektif,” ujar Syafiuddin kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Ia menyoroti kondisi di lapangan yang hingga kini masih memprihatinkan. Sejumlah daerah terdampak banjir masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan dan jembatan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan, terutama kebutuhan pokok seperti makanan dan logistik lainnya.
“Saat ini masih banyak wilayah yang terisolasi karena jalan dan jembatan putus. Akibatnya, distribusi bantuan terhambat dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar Satgas yang nantinya dibentuk dapat bekerja secara cepat, taktis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam situasi darurat, terutama ketika akses dasar masyarakat terputus.
Syafiuddin juga mendorong para pejabat terkait untuk tidak berlama-lama dalam mengambil keputusan, mengingat kondisi darurat yang dihadapi warga di daerah terdampak bencana.
“Kami berharap Satgas dan seluruh pejabat terkait bekerja cepat dan taktis. Keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama,” jelas Syafiuddin. (Latupapua)
