Yogyakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan ketertarikan untuk mulai berkantor di IKN pada 2026. Minat tersebut muncul di tengah progres pembangunan kantor wapres yang disebut telah mencapai tahap akhir.
Basuki memastikan, pembangunan kantor wapres di kawasan inti IKN akan rampung pada akhir Desember 2025. Setelah itu, kantor tersebut tinggal melalui proses pengisian furnitur sebelum dapat digunakan secara penuh.
“Beliau punya keinginan begitu saya dengar,” ujar Basuki saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (12/12/2025).
“Akhir Desember ini jadi. Baru tinggal nanti mengisi furniturnya,” kata Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang menjadi dasar percepatan pembangunan IKN. Regulasi tersebut menegaskan dua hal penting, yakni IKN akan resmi menjadi ibu kota negara pada 2028, dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan bertahap dengan target awal 4.100 ASN.
“Tahun 2025 ini sudah ada beberapa pekerjaan yang dimulai untuk menyiapkan 2028 harus kita bangun yudikatif dan legislatif,” jelasnya.
Pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta infrastruktur inti di wilayah 1A, 1B, dan 1C telah berlangsung sejak Desember 2025. Seluruh pekerjaan dikerjakan bersama-sama oleh Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain kantor dan kediaman wapres, sejumlah proyek strategis juga terus dikebut. Basuki mengatakan pembangunan Masjid Negara dan beberapa infrastruktur penting sudah memasuki tahap finalisasi.
“Jalan tol dari Balikpapan ke IKN insyaallah mulai fungsional akhir bulan ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan berlangsung pada 2025-2027.
“Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester I tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai,” tutur Basuki.
Terkait pendanaan, Basuki menyampaikan bahwa anggaran IKN untuk 2026 masih menunggu persetujuan.
“Yang di DIPA awal itu ada sekitar Rp 6 triliun, tetapi nanti akan ada tambahannya Rp 14 triliun menjadi sekitar Rp 20 triliun,” jelasnya.
Total kebutuhan anggaran pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Adapun pembangunan fase pertama yang dimulai pada 2022 dilaporkan telah mencapai 97% dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun ini.
Fasilitas publik, seperti sekolah dan pasar direncanakan rampung pada 2027 sebagai bagian dari fase kedua pembangunan IKN. (Risky)
